![]() |
| Penulis Ahmad Kevin Muhyidin |
Pada Juni 2015, dua peneliti dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerbitkan sebuah artikel yang menjawab pertanyaan mendesak: mengapa agama yang mengedepankan damai justru melahirkan kekerasan? Hasani Ahmad Said dan Fathurrahman Rauf menelusuri jawabannya melalui karya berjudul Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam, terbit di jurnal AL-'ADALAH.
Latar belakang penulisan artikel ini tidak bisa dipisahkan dari konteks waktu. Kemunculan ISIS, penutupan situs-situs Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta maraknya kekerasan mengatasnamakan agama, menunjukkan frekuensi penyebaran paham radikal yang semakin mengkhawatirkan. Penulis melihat ada persoalan yang lebih dalam dari sekadar tindakan kekerasan: cara membaca teks agama.
Temuan utama artikel ini tegas. Radikalisme bukan ajaran asli Islam, melainkan akibat cara membaca teks agama yang terpaku pada tulisan (tekstual), dipahami sepotong-sepotong (parsial), dan mengabaikan sebab-sebab ayat diturunkan (asbabun nuzul). Beberapa ayat, seperti perintah perang dalam Surah At-Taubah ayat 5, 29, dan 36, atau tentang kepemimpinan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 51, kerap disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan dan menuduh orang lain kafir (takfiri), padahal ayat-ayat perang tersebut turun dalam situasi pertempuran nyata pada masa Nabi Muhammad.
Dari perspektif hukum, penulis memetakan tindakan radikalisme ke dalam kategori hukum pidana Islam (fiqih jinayah). Tindakan yang mengarah pada pemberontakan terhadap negara sah masuk kategori al-baghy, sementara tindakan yang memicu teror di tengah masyarakat disebut hirabah. Namun, penulis menekankan bahwa langkah utama penanganan bukan kekuatan senjata, melainkan jalan damai (islah): dialog, persuasi, dan pendidikan untuk meluruskan ideologi. Kekerasan fisik merupakan opsi terakhir yang hanya sah jika masyarakat luas telah terancam.
Kekuatan artikel ini terletak pada paduan dua sudut pandang sekaligus: tafsir Al-Qur'an dan fiqih jinayah, diperkaya perbandingan dengan KUHP. Penulis tidak sekadar memetakan masalah, tetapi menawarkan penafsiran pembanding yang moderat dan ramah terhadap keberagaman. Referensi yang digunakan pun luas, dari literatur klasik fiqih dan tafsir hingga pemikir kontemporer Barat dan Timur Tengah.
Namun, artikel ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati. Sejumlah istilah hukum Islam dan kaidah ushul fiqih disajikan tanpa uraian sederhana di awal. Akibatnya, pembaca umum tanpa pemahaman dasar hukum Islam akan kesulitan mengikuti alur argumen. Ini menjadi catatan penting mengingat persoalan radikalisme seharusnya dipahami oleh pembaca seluruh kalangan.
Artikel ini menyimpulkan bahwa penanganan radikalisme tidak cukup hanya dengan ancaman pidana. Pelurusan cara baca teks keagamaan, dialog, dan pendekatan pendidikan yang moderat harus menjadi prioritas. Karya ini layak dibaca oleh akademisi, mahasiswa hukum dan studi Islam, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum yang ingin memahami akar radikalisme secara objektif dan ilmiah. Sebab, persoalan radikalisme bukan semata persoalan kepatuhan hukum, tetapi persoalan cara kita membaca teks.
Judul Artikel:
Penulis: Hasani Ahmad Said & Fathurrahman Rauf
Institusi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jurnal: AL-'ADALAH, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, hlm. 593–610
