 |
| Kepala SMKN 11 Malang, Cone Kustanto Arifin (Foto: Dok/fokushariini) |
Fokushariini.com | MALANG - Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SMKN 11 Malang menjadi perhatian setelah informasinya beredar di media sosial. Pihak sekolah mengaku tengah mengumpulkan keterangan dan bukti, sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyiapkan pendampingan psikologis bagi korban.
Kepala SMKN 11 Malang, Cone Kustanto Arifin, membenarkan pihak sekolah telah menerima informasi mengenai dugaan pelanggaran etik yang melibatkan salah seorang tenaga pendidik. Laporan awal mengenai persoalan tersebut pernah diterima sebelum kasus kembali menjadi perhatian publik.
Namun, saat laporan awal diterima, pihak sekolah menilai bukti yang tersedia belum cukup kuat untuk tindakan formal. Sebagai langkah pencegahan, sekolah mengundang Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak (Komnas PPA) untuk memberikan edukasi pencegahan kekerasan seksual dan perundungan.
"Kasus ini pernah ada laporan sebelumnya, tetapi bukti kuatnya belum cukup. Waktu itu kami ambil upaya preventif dengan mengundang Komnas PPA untuk edukasi," ujar Cone, Selasa (10/11/2026).
Setelah informasi dugaan kasus tersebut kembali beredar, manajemen sekolah menghimpun keterangan dari pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bukti tambahan. Cone mengatakan pihaknya ingin memastikan kronologi kejadian sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Sekolah juga berencana melakukan klarifikasi terhadap pihak yang terlibat. Cone membenarkan guru yang dimaksud berstatus PPPK dan telah mengajar di SMKN 11 Malang sebelum dirinya menjabat sekitar setahun lalu.
"Berikan kami kesempatan untuk menyelesaikan dan menuntaskan masalah ini. Kami mengumpulkan bukti dan memeriksa kedua belah pihak agar kronologinya terang benderang," tegasnya.
Dugaan kasus tersebut turut mendapat perhatian Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Meski pengelolaan jenjang SMA dan SMK berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim, Pemkot Malang siap mendukung penanganan dampak yang dialami korban.
Wahyu mengatakan, Pemkot Malang akan menerjunkan tim Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3A2KB) untuk pendampingan psikologis. Langkah itu diarahkan untuk membantu proses pemulihan mental korban.
Ia juga mengingatkan tenaga pendidik menjaga etika dan perilaku dalam menjalankan profesinya. Guru memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum.
"Pihak Provinsi selalu menekankan kaidah dan etika. Seorang guru harus bisa menahan diri dan menjaga attitude. Pemkot Malang siap turun memberikan pendampingan psikologis untuk recovery mental korban," tegas Wahyu.
Penanganan kasus ini membutuhkan penelusuran lebih lanjut, baik melalui pemeriksaan internal sekolah maupun pendampingan terhadap korban. Kejelasan kronologi, bukti, dan perlindungan korban menjadi kunci agar persoalan ditangani secara tepat.
(*/red)
