 |
| Ilustrasi AI |
Fokushariini.com | JAKARTA - Forum Kawal Kebijakan (FKK) melayangkan ultimatum terbuka kepada jajaran direksi dan dewan komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. FKK mendesak evaluasi total terhadap tata kelola korporasi, pengawasan kredit, manajemen risiko, hingga pengendalian internal bank pelat merah tersebut.
Ketua FKK, Muhammad Faris, menegaskan Bank Mandiri memikul tanggung jawab moral dan hukum yang melampaui sekadar pencapaian laba. Aspek integritas manajemen dan perlindungan nasabah harus menjadi fondasi utama.
"Jangan hanya berpuas diri dan berlindung di balik pencapaian laba triliunan rupiah, sementara persoalan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas diabaikan. Direktur Utama Riduan bersama seluruh jajaran direksi dan komisaris harus membuktikan kapasitas manajerial mereka secara profesional. Jabatan di BUMN bukan tempat berlindung dari evaluasi," tegas Faris di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan laporan keuangan resmi per Oktober 2026, Bank Mandiri mencatatkan laba bersih bank only Rp46,5 triliun atau tumbuh 19,6 persen secara tahunan. Penyaluran kredit juga ekspansi hingga Rp1.635 triliun atau tumbuh 16,5 persen.
Pada kuartal III 2026, total aset konsolidasi perseroan tercatat Rp2.404 triliun dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross bank only) di level 0,98 persen.
Namun, FKK menilai pertumbuhan angka makro tidak boleh menutup mata terhadap kerentanan manajerial. Salah satunya adalah aduan 147 nasabah Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto ke KPK terkait dugaan penyimpangan kredit dengan estimasi kerugian Rp29 miliar.
Sorotan juga diarahkan pada dugaan pembobolan kredit korporasi PT KS senilai Rp663,6 miliar. Isu gangguan stabilitas teknologi informasi yang sempat meresahkan publik turut menjadi perhatian.
"Persoalan kredit macet, indikasi fraud, maupun gangguan sistemik yang merugikan nasabah tidak boleh diselesaikan hanya sebagai masalah teknis administratif. Harus ada audit menyeluruh terhadap rantai persetujuan kredit dan pengawasan berjenjang. Jangan sampai setiap kali terjadi skandal, yang dikorbankan selalu pegawai level bawah sementara direksi cuci tangan," ujar Faris.
FKK merumuskan enam tuntutan strategis. Pertama, evaluasi menyeluruh kapabilitas direktur utama, direksi, dan dewan komisaris. Kedua, memperketat pengawasan berlapis terhadap penyaluran kredit sesuai prinsip kehati-hatian (prudent banking).
Ketiga, transparansi mutlak atas kebijakan strategis, mitigasi risiko, dan pembenahan pengendalian internal. Keempat, penindaklanjutan setiap indikasi kecurangan (fraud) kepada aparat penegak hukum.
Kelima, optimalisasi perlindungan nasabah melalui mekanisme penyelesaian pengaduan yang transparan dan adil. Keenam, evaluasi objektif oleh pemegang saham pengendali dan regulator terhadap efektivitas pengawasan korporasi.
"Kami tidak antipati terhadap pertumbuhan ekonomi perbankan. Namun, kami menolak keras jika pencapaian finansial dijadikan alat untuk menghindari pertanggungjawaban. Bank milik negara wajib kuat secara bisnis, bersih dari praktik lancung, dan berpihak penuh pada kepentingan publik. Jika jajaran direksi merasa tidak sanggup membenahi tata kelola secara akuntabel, mundur adalah opsi yang jauh lebih terhormat," pungkas Faris.
(*/red)
