 |
| Foto: Massa Forum Kebangsaan Yogyakarta menurunkan foto Wakil Presiden Gibran di DPRD DIY. (Doc. Radar jogja) |
Fokushariini.com | YOGYAKARTA – Massa Forum Kebangsaan Yogyakarta menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (4/11/2026). Aksi tersebut dilakukan menjelang audiensi dengan jajaran DPRD DIY sebagai bentuk protes atas polemik dokumen pendidikan Gibran sekaligus menyuarakan tuntutan pemakzulan.
Peristiwa itu berlangsung ketika sejumlah anggota forum memasuki Ruang Banggar. Beberapa orang kemudian mendatangi foto Gibran yang terpasang di sisi kanan mimbar dan menurunkannya di hadapan peserta audiensi.
"Bismillahirohmanirohim, kita turunkan berhala!" teriak salah seorang peserta aksi saat menurunkan foto tersebut, sebagaimana dilansir detikJogja.
Aksi itu disambut sorakan peserta lainnya. Foto Gibran kemudian diletakkan di lantai dan menjadi objek dokumentasi bersama massa yang hadir. Salah seorang peserta juga mengingatkan agar foto tersebut tidak dirusak.
Forum Kebangsaan Yogyakarta merupakan kelompok yang terdiri atas sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat. Di antaranya mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadholi sebagai pelindung dan Muhammad Chirzin sebagai pembina.
Chirzin menjelaskan, penurunan foto tersebut berlangsung secara spontan. Namun, menurutnya, tindakan itu memiliki pesan simbolis yang berkaitan dengan tuntutan agar Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden.
"Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati," ujar Chirzin.
Ia menegaskan, pihaknya meminta DPR RI menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan melalui forum tersebut. Menurut Chirzin, apabila tuntutan itu tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkan, DPR dinilai telah mengabaikan aspirasi masyarakat.
Sebelumnya, Forum Kebangsaan Yogyakarta menyampaikan dua persoalan utama dalam pertemuan tersebut. Pertama, polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan kedua, persoalan dokumen penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Terkait polemik tersebut, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyatakan ijazah Jokowi asli. Sementara itu, persoalan dokumen pendidikan Gibran juga telah menjadi objek gugatan hukum dan putusan pengadilan.
Meski demikian, tuntutan pemakzulan yang disampaikan forum merupakan aspirasi politik yang harus diproses melalui mekanisme konstitusional. Penurunan foto di DPRD DIY sendiri tidak mengubah status maupun kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
(*/red)
