 |
| Ilustrasi AI |
Fokushariini.co | SUMENEP - Perjalanan politik Badrul Akhmadi kembali mencuat setelah namanya disebut sebagai calon pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD Sumenep. Sebelumnya, ia gagal dalam kontestasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dan tidak terpilih kembali sebagai komisioner Komisi Informasi (KI) Sumenep.
Badrul merupakan komisioner KI Sumenep periode 2019–2023. Masa tugasnya diperpanjang dua tahun hingga 2025.
Di tengah masa tugas tersebut, Badrul maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) melalui PDI Perjuangan pada Pemilu 2024. Ia bertarung di daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Pragaan, Ganding, dan Guluk-Guluk. Langkahnya menuju parlemen belum berhasil.
Setelah gagal, Badrul kembali menjalankan tugas sebagai komisioner KI hingga masa perpanjangan berakhir pada 2025. Pada tahun yang sama, seleksi komisioner KI periode berikutnya kembali digelar, tetapi namanya tidak masuk dalam daftar terpilih.
Kini, Badrul kembali berpeluang masuk parlemen. Namanya disebut sebagai calon pengganti almarhum Abd. Rahman, anggota DPRD Sumenep dari PDI Perjuangan yang meninggal dunia.
Badrul diketahui merupakan peraih suara terbanyak kedua pada Pileg 2024 di Dapil III. Karena itu, namanya berpeluang mengisi kursi yang ditinggalkan melalui mekanisme PAW.
Rangkaian perjalanan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan. Mulai dari kiprahnya di lembaga independen, keikutsertaannya dalam kontestasi politik, hingga peluang kembali menduduki jabatan publik melalui jalur PAW.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang berhak menggantikan kursi kosong di parlemen. Publik juga patut mempertanyakan komitmen partai terhadap kaderisasi dan regenerasi.
Apakah PDI Perjuangan Sumenep tidak memiliki kader lain yang layak dipertimbangkan? Ataukah Badrul memang menjadi figur yang sulit tergantikan?
PAW memiliki mekanisme dan ketentuan yang harus dipatuhi. Jika Badrul memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, haknya harus diproses sebagaimana mestinya.
Namun, perjalanan Badrul dari lembaga independen ke kontestasi politik, kemudian kembali ke lembaga independen, sebelum berpeluang masuk parlemen, menjadi catatan yang menarik dicermati. Komisi Informasi merupakan lembaga yang dituntut menjaga independensi.
Di sisi lain, partai politik memiliki tanggung jawab membangun kaderisasi yang sehat. Partai tidak semestinya hanya berkutat pada nama-nama tertentu, sementara kesempatan kader lain menjadi terbatas.
Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan tersebut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sumenep Abrari Alzael menyarankan konfirmasi diarahkan kepada ketua atau bidang pemenangan pemilu (Bapilu) partai.
“Sebaiknya ke ketua atau Bapilu partai. Saya izin karena masih fokus studi di luar,” katanya.
Penjelasan lebih lanjut dari jajaran pimpinan partai masih diperlukan, terutama mengenai proses pengusulan PAW dan pertimbangan politik di baliknya. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya satu kursi DPRD, melainkan juga wajah kaderisasi partai dan kepercayaan publik terhadap komitmen politik yang selama ini digaungkan.
(*/red)
