 |
| Foto : Petugas memeriksa rokok dalam operasi gabungan di sebuah toko di Kota Malang (Foto: Dok/timesindonesia). |
Fokushariini.com MALANG - Operasi Gabungan Gempur Rokok Ilegal di Kota Malang menemukan 28.916 batang rokok yang diduga melanggar ketentuan cukai. Temuan itu berasal dari 1.461 bungkus rokok yang diperiksa tim gabungan, Rabu (4/11/2026).
Operasi dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama aparat penegak hukum di sejumlah toko. Seluruh barang bukti diamankan dan disita oleh Bea Cukai Malang untuk diproses sesuai ketentuan.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan rokok tanpa pita cukai atau polas, menggunakan pita cukai palsu, hingga pita cukai rusak maupun bekas. Tim juga menemukan rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan atau personalisasi.
Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayitno, mengatakan keterlibatan pemda merupakan bagian dari penegakan hukum sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat. Peredaran rokok ilegal dinilai tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga merugikan pelaku industri hasil tembakau yang membayar cukai.
"Ini upaya kita untuk menegakkan hukum. Karena rokok ilegal, tentu merugikan negara, juga merugikan industri rokok yang membayar cukai, termasuk terganggu kinerjanya pasar hasil tembakau," kata Prayitno, Senin (9/11/2026).
Operasi tersebut melibatkan 28 personel dari empat unsur instansi. Rinciannya, Satpol PP Kota Malang menerjunkan 13 personel, disusul delapan personel Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang, empat personel Polresta Malang Kota, serta tiga personel Sub Kogartap 0833/Malang.
Selain penindakan di lapangan, Pemkot Malang juga mengajak masyarakat memutus peredaran rokok ilegal. Warga diimbau tidak membeli maupun mengonsumsi produk tersebut.
Warga juga diminta melaporkan kepada instansi terkait apabila menemukan indikasi penjualan rokok yang melanggar ketentuan cukai.
Melalui operasi gabungan ini, Pemkot Malang berupaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Sinergi pemda, Bea Cukai, kepolisian, dan TNI diharapkan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, melindungi penerimaan negara, serta menjaga persaingan usaha yang sehat di industri hasil tembakau.
(*/red)
