 |
| Foto : Tiang reklame berdiri di taman Jalan Dieng, dan jln. Soekarno Hatta. Kota Malang. |
Fokushariini.com | KOTA MALANG - Sejumlah taman di Kota Malang berubah fungsi menjadi lokasi pemasangan tiang reklame. Fasilitas publik yang seharusnya asri kini dipadangi papan promosi.
Kondisi tersebut terlihat jelas di taman Jalan Sukarno-Hatta. Iklan rokok dipasang berjejer di dalam area taman.
Pemandangan serupa juga ditemukan di taman Jalan Dieng. Beberapa tiang penyangga iklan telah berdiri di kawasan tersebut. Lokasi ini juga berdekatan dengan rumah dinas Wakil Wali Kota Malang.
Aktivis HMI sekaligus pengamat kebijakan publik, Muhammad Husni, menilai pemasangan iklan di taman melanggar aturan.
“Iklan di taman selain tidak indah dipandang juga melanggar aturan yang ada,” kata Muhammad Husni belum lama ini.
Sorotan serupa datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum.
Ia meminta legalitas pemasangan reklame, khususnya di median Suhat, segera dipastikan. Kejelasan izin dan perjanjian kerja sama menjadi poin utama pemeriksaan.
“Yang jelas harus kami lihat perizinannya dulu, setelah itu baru penegakan perda,” ujar Arief.
Sebagai tindak lanjut, Komisi C DPRD Kota Malang berencana memanggil sejumlah perangkat daerah. Instansi yang akan dilibatkan meliputi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pemanggilan ini bertujuan meminta klarifikasi terkait prosedur perizinan dan penegakan peraturan daerah. Komisi C juga membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Komisi A DPRD Kota Malang.
Arief menegaskan, reklame yang melanggar aturan dan tidak memiliki perjanjian kerja sama resmi harus dibongkar. DPRD juga membuka kemungkinan memanggil perusahaan pengelola reklame untuk meminta penjelasan.
“Kalau toh memang melanggar dalam arti tidak ada perjanjian kerja sama yang benar ya harus dibongkar. Bahkan kalau perlu kita panggil perusahaan yang mendirikan reklame tersebut,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Malang belum memberikan keterangan resmi terkait status legalitas iklan tersebut.
(*/red)
