 |
| Foto Penulis : Andriyady, SP. |
Fokushariini.com | OPINI - Ironi itu mencolok. Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, menyimpan cadangan nikel yang menjadi rebutan industri global. Namun di pulau yang sama, warga perlahan kehilangan sumber kehidupan mereka sendiri. Lahan pertanian menyusut, hasil tangkapan ikan menurun, dan ruang hidup mereka terus menyempit di hadapan raksasa pertambangan.
Laporan Pulau Kabaena dalam Angka karya Satya Bumi (Mei 2026) membuktikannya secara terukur. Survei terhadap 618 rumah tangga di 10 desa menemukan bahwa 42,7 persen responden mengalami berkurangnya atau hilangnya mata pencaharian tradisional. Angka ini bukangeneralisasi untuk seluruh Kabaena metode purposive sampling memilih responden berdasarkan kedekatan dengan aktivitas tambang tetapi cukup menjadi peringatan bahwa ekspansi industri ekstraktif memiliki konsekuensi sosial-ekonomi yang perlu dijawab secara serius. Lebih mengusik lagi, kontribusi sektor pertambangan terhadap pekerjaan kepala rumah tangga hanya tercatat 13,5 persen. Investasi besar tidak otomatis berarti pekerjaan luas bagi penduduk setempat.
Jika keuntungan ekonomi tidak terdistribusi secara memadai sementara tekanan terhadap mata pencaharian terus meningkat, siapa sesungguhnya yang menikmati kekayaan nikel itu?
Pertanyaan ini menemukan konteksnya setelah Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara untuk periode 2013–2025. Pada 5 November 2026, menggeledah enam lokasi di Jakarta dan menyita uang tunai Rp11,795 miliar, dokumen, serta perangkat elektronik. Enam perusahaan yang diduga berada dalam pengendalian Arif Kurniawan melalui Holding PT DDA—bersama pihak berinisial LEI—memiliki total luas IUP 4.198 hektare.
Temuan paling mencolok: izin PT BSJ dan PT KAA resmi berakhir pada 2015, tetapi keduanya memperoleh mekanisme suspend penundaan pelaksanaan sanksi akibat temuan pemeriksaan sebanyak tiga kali. Penyidik mendalami dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dokumen mandatory yang mengatur operasional perusahaan. Tiga puluh delapan saksi telah diperiksa; identitas pejabat yang diduga menerima pemberian serta penghitungan kerugian negara masih dalam proses.
Di sinilah masalahnya berjejak. Jika izin yang seharusnya habis dapat dipertahankan melalui celah administrasi, dan persetujuan operasional dapat dipengaruhi oleh pemberian, maka yang perlu diperbaiki bukan hanya perilaku korporasi—tetapi fungsi pengawasan negara itu sendiri.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penyitaan uang atau pemeriksaan orang-orang di sekitar perusahaan. Penyidik harus menelusuri siapa yang mengambil keputusan, siapa yang membuka jalan, dan siapa yang menerima manfaat. Setiap pihak wajib dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti, tanpa pengecualian karena jabatan maupun kekuatan modal.
Masyarakat di sekitar tambang tidak bisa terus diminta memahami pentingnya investasi, sementara kehilangan penghidupan dan kerusakan lingkungan menjadi beban yang mereka pikul sendiri. Hilirisasi boleh menjadi agenda pembangunan. Nikel boleh menjadi sumber nilai tambah. Tetapi keduanya tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan ruang hidup rakyat.
Keberanian negara tidak diukur dari besarnya uang yang disita. Ukurannya adalah kesanggupan membongkar seluruh rantai penyimpangan, menindak siapa pun yang terbukti terlibat, dan memastikan bahwa setelah kekayaan alam dikeruk, negara tidak lupa menghitung kerugian yang ditanggung warganya sendiri.
Oleh : Andriyady, SP., Penulis dan Pengamat Sosial Politik.
