 |
| Foto : Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita |
Fokushariini.com | MALANG - Penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan belum jelasnya skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian DPRD Kota Malang dalam pembahasan RAPBD 2027. Ketidakpastian tersebut dikhawatirkan menambah beban fiskal pemerintah daerah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan hingga kini belum terdapat kejelasan regulasi mengenai skema pembiayaan PPPK. DPRD masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait besaran anggaran yang harus ditanggung pemerintah daerah.
“Kami sebetulnya masih ada yang dikhawatirkan juga, kaitannya tentang PPPK. Itu akan seperti apa skemanya, kami masih belum tahu. Karena sampai dengan sekarang masih belum ada informasi atau regulasinya seperti apa,” ujar Amithya seusai rapat paripurna penyampaian Pendapat Umum (PU) fraksi terhadap RAPBD 2027, Kamis (5/11/2026).
Menurut Amithya, kepastian pembiayaan PPPK penting agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan anggaran secara terukur. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan tersebut tanpa mengurangi alokasi transfer yang selama ini diterima Kota Malang.
“Syukur-syukur kalau memang ditangani pusat dan tidak mengurangi yang ada di sini. Sehingga kami bisa agak leluasa,” imbuhnya.
Selain pembiayaan PPPK, DPRD juga menyoroti struktur pendapatan daerah dalam RAPBD 2027. Pendapatan transfer tercatat sekitar Rp1,21 triliun atau 51,2 persen dari total pendapatan daerah.
Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal Kota Malang terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Penurunan alokasi TKD berpotensi mempersempit ruang pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Amithya menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan potensi pendapatan, bukan dengan membebani masyarakat melalui kenaikan pajak dan retribusi secara tidak proporsional.
Ia mendorong pembenahan sistem pengelolaan aset dan penerimaan daerah, termasuk meminimalkan kebocoran pendapatan melalui digitalisasi. Salah satu upaya yang dicontohkan ialah penerapan sistem elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD).
“Kalau itu dirapikan, saya pikir nanti kemandirian fiskal akan semakin bisa diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan besaran dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan APBD 2027. Pemerintah kota akan menyesuaikan alokasi belanja dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Mau tidak mau, apa yang diberikan oleh pusat terkait dengan dana transfer ke daerah itu yang akan kami manfaatkan dengan alokasikan dan tentu juga menjadi pertimbangan untuk penyusunan APBD 2027,” ujar Wahyu.
(*/rozi)
