 |
| (Doc. Suara Surabaya). Puluhan angkot jalur Arjosari-Gadang (AG) terparkir saat aksi penyampaian aspirasi di Kota Malang |
MALANG – Pengurus angkutan kota (angkot) jalur Arjosari-Gadang (AG) Kota Malang menilai operasional layanan Trans Jatim hingga kini belum memberikan keseimbangan bagi pelaku angkutan umum yang telah lama melayani masyarakat. Para sopir mengaku mengalami penurunan pendapatan karena sebagian besar penumpang beralih menggunakan layanan transportasi tersebut.
Perwakilan sopir angkot jalur AG, Sonny Junaedi, mengatakan keberadaan Trans Jatim dinilai merugikan angkot karena belum diiringi regulasi yang mampu melindungi keberlangsungan angkutan umum konvensional.
"Kami sebagai pengurus jalur yang mewakili rekan-rekan angkot merasa bahwa dengan adanya Trans Jatim di Kota Malang ini, masih belum ada keseimbangan dengan para pelaku kerja angkutan. Jadi, kami 100 persen dirugikan," kata Sonny, Kamis (25/6/2026).
Menurut Sonny, para sopir angkot tidak menolak peningkatan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Namun, mereka berharap tetap memiliki kesempatan memperoleh penghasilan di tengah perubahan sistem transportasi yang sedang berlangsung.
"Dalam maksud kami ini kan juga ikut melayani masyarakat. Kalau dirugikan, otomatis kami protes karena kami juga menginginkan pendapatan," ujarnya.
Selain menyoroti operasional Koridor I, Sonny juga mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan mengoperasikan Koridor II Trans Jatim. Ia menilai pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan regulasi dan dampak terhadap angkot sebelum membuka layanan baru.
"Koridor satu saja regulasinya belum selesai, kok tiba-tiba sudah ada koridor dua. Itu kan lucu," katanya.
Sonny menegaskan, aspirasi para sopir angkot bukan bertujuan menolak keberadaan Trans Jatim. Mereka justru berharap pemerintah menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara transportasi massal modern dengan angkutan umum yang telah lebih dahulu beroperasi.
"Keinginan kami sebagai pelaku kerja angkutan umum adalah agar Trans Jatim yang sudah keluar itu memiliki regulasi yang jelas dan berpihak pada angkot. Istilahnya ada keseimbangan," ucapnya.
Ia berharap angkot dan Trans Jatim dapat berjalan berdampingan sehingga keduanya tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menghilangkan mata pencaharian para pengemudi angkot.
"Walaupun ada Trans Jatim, angkot tetap bisa eksis beroperasi mencari nafkah sehari-hari," ujar Sonny.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian para sopir adalah keberadaan halte Trans Jatim yang dinilai terlalu berdekatan di sepanjang jalur operasional. Menurut mereka, kondisi tersebut membuat fungsi angkot sebagai moda pengumpan (feeder) menjadi berkurang karena penumpang dapat langsung mengakses layanan Trans Jatim di banyak titik pemberhentian.
(*/red)
