 |
| Foto : Sudaryono Kepala Badan Gizi Nasional (Doc. Kompas.com) |
Fokushariini.com | JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot 137 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah akibat pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), indisipliner, hingga kasus yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan itu diambil setelah lembaga tersebut memperketat pengawasan di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono.
Sudaryono mengatakan, kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG kini ditetapkan sebagai kejadian fatal, bukan lagi sekadar kejadian menonjol. Menurutnya, perubahan status tersebut dilakukan karena insiden keracunan menyangkut keselamatan dan kesehatan penerima manfaat, terutama para pelajar.
"Ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kondisi kesehatan seseorang. Seseorang yang di mana dia adalah anak dari suatu ayah dan ibu, anggota keluarga dari suatu keluarga, yang di mana kesehatan, kondisi, keamanan, dan nyawanya ini menjadi sangat penting," ujar Sudaryono dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Senin (3/8/2026).
Ia menegaskan, setiap kepala SPPG yang terbukti melakukan penyelewengan atau melanggar SOP akan dicopot dari jabatannya. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BGN membersihkan praktik pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG.
Hingga Senin (3/8/2026), sebanyak 137 kepala SPPG telah diberhentikan. Rinciannya meliputi 49 orang di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan lima orang di Jawa Tengah. Sisanya berasal dari sejumlah daerah lain di Indonesia.
"Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur (SPPG) di seluruh Indonesia," kata Sudaryono.
Salah satu kepala SPPG yang dicopot merupakan penanggung jawab dapur penyedia MBG di SMK Negeri 6 Semarang, lokasi terjadinya kasus keracunan massal beberapa waktu lalu. Menurut Sudaryono, dapur tersebut tidak menjalankan SOP sebagaimana mestinya.
"Yang di Semarang itu termasuk Kepala SPPG yang dapurnya menimbulkan kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang," ujarnya.
Sudaryono menjelaskan, sesuai SOP, proses memasak makanan untuk program MBG seharusnya dimulai paling cepat pukul 00.00 hingga sekitar pukul 02.00–03.00 dini hari agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Selain kasus keracunan, BGN juga menemukan berbagai pelanggaran lain. Salah satunya adalah kasus phishing yang menimpa seorang kepala SPPG yang memiliki kewenangan mencairkan dana. Yang bersangkutan mengaku menjadi korban penipuan sehingga dana hilang.
"Ada juga kasus indisipliner lain, termasuk kasus phishing, dia berwenang mencairkan dana tetapi mengaku menjadi korban scam sehingga mengaku uangnya hilang. Kami juga memberhentikan yang bersangkutan dan dapurnya kami suspend," tutur Sudaryono.
Langkah pencopotan ratusan kepala SPPG tersebut menjadi bagian dari komitmen BGN untuk memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis. BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan penerima manfaat maupun mengganggu akuntabilitas pelaksanaan program.
(*/red)
