 |
| Doc. Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan |
Fokushariini.com | Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menggelar Operasi Wirawaspada secara serentak di seluruh Indonesia pada 7–11 April 2026. Dalam operasi pengawasan keimigrasian tersebut, petugas melaksanakan 2.499 kegiatan pengawasan dan menjaring 346 warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sehingga menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Operasi Wirawaspada merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan seluruh satuan kerja imigrasi untuk memastikan kepatuhan WNA terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengawasan dilakukan melalui pendekatan terbuka maupun tertutup sesuai tingkat risiko di lapangan.
Sebanyak 2.463 kegiatan pengawasan dilakukan secara terbuka. Sementara itu, 34 kegiatan lainnya menggunakan metode tertutup karena mempertimbangkan tingginya risiko yang dihadapi petugas selama pelaksanaan operasi.
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, mengatakan mayoritas WNA yang diawasi merupakan pemegang izin tinggal kunjungan.
"WNA yang diawasi didominasi oleh pemegang izin tinggal kunjungan sebanyak 222 orang, diikuti izin tinggal terbatas sebanyak 112 orang, serta izin tinggal tetap sebanyak 7 orang. Selain itu, terdapat pula 3 orang pencari suaka dan 2 imigran ilegal yang turut menjadi bagian dari pengawasan," ujar Yuldi.
Berdasarkan kewarganegaraan, WNA yang terjaring paling banyak berasal dari Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 183 orang. Selanjutnya disusul Pakistan sebanyak 21 orang, Nigeria 20 orang, Jepang 13 orang, serta sejumlah negara lain seperti Singapura, Korea Selatan, dan India.
Yuldi menjelaskan berbagai bentuk dugaan pelanggaran yang ditemukan selama operasi. Kasus terbanyak adalah penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai peruntukannya.
"Bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dugaan tidak melaporkan perubahan data keimigrasian, serta indikasi bekerja tanpa izin yang sah. Tercatat masing-masing 214 kasus penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai, 48 kasus tidak melaporkan perubahan alamat dan perubahan data, 31 kasus tidak memiliki dokumen yang sah, 24 kasus overstay, 17 investor fiktif, serta beberapa pelanggaran lainnya seperti mengganggu ketertiban umum," katanya.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan Operasi Wirawaspada dilaksanakan dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data agar pengawasan berjalan efektif sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan keimigrasian.
"Kami terus mendorong peningkatan efisiensi dan kemudahan layanan keimigrasian, namun hal tersebut tidak berarti adanya toleransi terhadap pelanggaran. Imigrasi tetap memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara proaktif maupun responsif, dengan langkah cepat dan tepat dalam menindak setiap pelanggaran yang ditemukan," ujar Hendarsam.
Ia menambahkan keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendukung iklim investasi dan mobilitas global yang sehat.
"Kami berkomitmen untuk menjaga agar setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan akan terus kami perkuat sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan, serta mendukung pembangunan nasional," pungkasnya. Dikutip dari media Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan
(*/red)
