 |
| Foto: Aktivis Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Wakil Presiden Gibran di DPRD DIY. (Doc. Suara Jogja) |
Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadholi selaku pelindung dan Muhammad Chirzin sebagai pembina Forum Kebangsaan DIY.
Penurunan foto dilakukan ketika rombongan memasuki Ruang Banggar untuk membacakan pernyataan sikap dan melakukan audiensi dengan jajaran DPRD DIY. Setelah rangkaian kegiatan selesai, foto Gibran kembali dipasang di tempat semula.
Muhammad Chirzin menjelaskan, kedatangan mereka bersama sejumlah elemen masyarakat bertujuan menyampaikan kegelisahan publik mengenai kondisi kebangsaan. Mereka berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mendapat tindak lanjut.
Menurut Chirzin, terdapat dua persoalan utama yang menjadi tuntutan Forum Kebangsaan DIY, yakni polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Dalam hal ini pada forum ini kita menuntut dua hal satu bahwa ijazah Jokowi itu tidak ditemukan atau katakanlah menunggu sidang yang besok itu, tetapi sudah hampir pasti bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada yang asli," kata Chirzin.
Ia kemudian menyampaikan tuntutan agar Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili. Chirzin juga mengakui penurunan foto wakil presiden tersebut berlangsung secara spontan oleh rombongan.
Menurutnya, tindakan itu memiliki pesan simbolis untuk menegaskan tuntutan mereka. Ia bahkan memperingatkan DPR RI agar tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat.
"Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati," ujarnya.
Polemik ijazah Jokowi sebelumnya mencuat akibat tudingan sejumlah pihak mengenai keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Pihak UGM telah menyatakan ijazah tersebut asli, sementara Jokowi membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Sementara itu, persoalan pendidikan Gibran berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tingkat SMA oleh Gibran. Namun, permohonan penggugat tidak diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Terbaru, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi HM Subhan Palal pada 30 Oktober 2026 terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Putusan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya desakan politik agar DPR menindaklanjuti persoalan tersebut.
Meski demikian, putusan MA tersebut tidak serta-merta mengakhiri perdebatan mengenai status jabatan wakil presiden. Tuntutan pemakzulan tetap harus melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
(*/red)
