 |
| Foto : Mohamad Sinal |
Fokushariini.com | OPINI - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi ini juga menjamin persamaan di hadapan hukum serta kepastian hukum yang adil dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Inti dari seluruh pasal tersebut adalah satu kepercayaan, bukan sekadar bentuk.
Aristoteles lebih dari dua ribu tahun lalu mengingatkan, dalam Politics, bahwa pemerintahan oleh hukum lebih dapat dipercaya daripada pemerintahan oleh kehendak manusia. Kehendak manusia mudah condong pada amarah, kepentingan, dan rasa takut kehilangan kuasa. Hukum yang baik hadir menenangkan gejolak itu.
Namun, rumah keadilan ini sering diuji bukan oleh badai dari luar, melainkan oleh tangan-tangan dari dalam. Hati-hati. Hukum kerap tampil tegas terhadap rakyat kecil, tetapi berubah lunak dan penuh pengertian ketika berhadapan dengan mereka yang berkuasa. Ketimpangan semacam itu mungkin tidak tercatat dalam putusan mana pun, tetapi tercatat rapi dalam ingatan masyarakat.
Bahaya yang lebih halus muncul ketika hukum ditegakkan secara selektif. Seseorang diperiksa bukan karena apa yang ia lakukan, melainkan karena siapa dirinya dan ke mana arah pandangannya. Pada saat itulah hukum berhenti menjadi bahasa keadilan dan berubah menjadi bisikan kekuasaan.
Ketakutan semacam itu bekerja dengan cara yang sunyi. Orang mulai menimbang setiap kata sebelum berbicara, dan kritik yang jujur perlahan berganti menjadi diam yang penuh kehati-hatian. Bangsa yang warganya lebih takut kepada aparat daripada kepada ketidakadilan sesungguhnya sedang kehilangan sesuatu yang jauh berharga daripada ketertiban.
Gustav Radbruch, ahli hukum Jerman yang menyaksikan sendiri bagaimana hukum diperalat oleh rezim totaliter, meninggalkan peringatan yang menggetarkan. Menurutnya, ketika ketidakadilan dalam hukum positif mencapai tingkat yang tak tertahankan, hukum itu kehilangan klaimnya pour ditaati. Kalimat itu lahir dari reruntuhan sebuah bangsa, dan karena itu layak kita dengarkan dengan kerendahan hati.
Pelajaran Radbruch bukan ajakan untuk mengabaikan undang-undang, melainkan panggilan agar undang-undang tidak pernah menjauh dari nurani. Peraturan boleh disusun dengan rapi, ditandatangani dengan khidmat, dan diumumkan dengan megah. Akan tetapi, tanpa keadilan, semua itu hanyalah kertas yang berwibawa di atas meja, tetapi hampa dalam kehidupan.
Lon L. Fuller dalam The Morality of Law menunjukkan bahwa hukum memiliki moralitas batinnya sendiri. Hukum harus jelas, konsisten, terbuka, tidak berubah sesuka hati, dan dijalankan sesuai dengan bunyinya. Ketika aturan dibengkokkan mengikuti selera penguasa, yang runtuh bukan hanya kepastian hukum, melainkan juga keyakinan warga bahwa hari esok masih dapat diperkirakan.
Kepercayaan publik ibarat benih yang tumbuh perlahan, tetapi dapat mati dalam semalam. Ia tumbuh dari ribuan putusan yang adil, dari penyidik yang bekerja jujur, dan dari hakim yang tidak gentar oleh tekanan. Sekali benih itu layu, dibutuhkan satu generasi untuk menyemainya kembali.
Negara tentu wajib bersikap tegas terhadap korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kejahatan yang merugikan rakyat. Namun, ketegasan yang adil selalu berpijak pada alat bukti, prosedur yang sah, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Ketegasan tanpa keadilan hanya melahirkan ketakutan, sedangkan ketegasan yang berakar pada hukum melahirkan kewibawaan.
Di sinilah peran hakim menjadi begitu agung sekaligus begitu sunyi. Hakim berdiri di antara tekanan kekuasaan, desakan opini, dan godaan kepentingan, dengan hanya berbekal fakta, bukti, dan nuraninya. Setiap putusan yang lahir dari keberanian semacam itu adalah sebatang lilin yang menjaga agar ruang keadilan tidak pernah gelap.
Aparat penegak hukum pun perlu mengingat bahwa kewenangan adalah titipan, bukan kepemilikan. Kewenangan itu dibatasi oleh hukum dan diberikan untuk melindungi, bukan untuk mempermalukan atau menghukum seseorang sebelum hakim berbicara. Setiap langkah yang menginjak prosedur dan hak asasi justru mengikis legitimasi penegakan hukum itu sendiri.
Kebebasan berpendapat pun harus dipandang sebagai sahabat negara hukum, bukan ancaman bagi kekuasaan. Kritik yang tajam sering kali menjadi cermin paling jujur bagi penyelenggara negara untuk melihat wajahnya sendiri. Negara yang memecahkan cermin itu mungkin terbebas dari bayangan yang tidak menyenangkan, tetapi sekaligus kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri.
Keadilan juga tidak boleh hanya tinggal sebagai kalimat indah dalam konstitusi. Ia harus dapat dirasakan oleh petani yang tanahnya terancam, buruh yang haknya diabaikan, dan warga biasa yang mengetuk pintu pengadilan dengan sisa harapan di tangannya. Negara hukum yang berhasil adalah negara yang menjadikan kepastian hukum sebagai pengalaman sehari-hari, bukan sekadar janji di atas kertas.
Maka, kemenangan negara hukum tidak diukur dari banyaknya orang yang dipenjara atau kerasnya tangan penguasa terhadap mereka yang berbeda pendapat. Kemenangan itu tampak ketika negara mampu menindak pelanggaran tanpa merampas hak, menjaga kewibawaan tanpa menebar ketakutan, dan membela konstitusi tanpa memanipulasinya. Di sanalah hukum menemukan kembali kehormatannya.
Sejarah selalu jujur mencatat siapa yang menang dan dengan cara apa kemenangan itu diraih. Negara yang berani mengoreksi kesalahannya, mendengar kritik dengan lapang dada, dan menegakkan hukum secara konsisten akan dikenang sebagai negara yang dewasa. Sebab, kemenangan negara hukum yang paling bermartabat bukanlah ketika negara berhasil mengalahkan seseorang, melainkan ketika keadilan berhasil mengalahkan kesewenang-wenangan.
Mohamad Sinal adalah Corporate Legal Consultant, anggota Dewan Pakar DPN Peradi Profesional, mediator, ahli bahasa hukum, founder Pena Hukum Nusantara (PHN), dan dosen Polinema.
