 |
| Foto : Suryadi S.P.d. MM. Saat penyampaiannya pada Rabu (4/11/2026). |
Fokushariini.com | MALANG - Aspirasi masyarakat tidak cukup hanya dicatat dalam kegiatan reses, tetapi perlu dikawal hingga terealisasi. Hal itu menjadi perhatian anggota DPRD Kota Malang, Suryadi, saat menggelar reses sesi kedua di Gedung kelurahan Lesanpuro, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jalan Ki Ageng Gribig, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Suryadi menyoroti sejumlah usulan pembangunan lingkungan yang disebut telah memperoleh alokasi anggaran, tetapi belum terlaksana.
Persoalan tersebut berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos). Menurut Suryadi, sebagian usulan telah masuk melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, alokasi anggaran belum selalu diikuti dengan pelaksanaan di lapangan.
Ia menilai perlu ada komunikasi dan koordinasi antara pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk mengidentifikasi kendala yang menghambat realisasi program. Mekanisme rapat koordinasi dan konsultasi, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk membahas persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
 |
| Foto : salah satu warga yang menyampaikan aspirasinya. |
Suryadi juga mengingatkan pentingnya membedakan peran legislatif dan eksekutif dalam proses pembangunan. DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, sedangkan pelaksanaan teknis program menjadi tanggung jawab perangkat pemerintah daerah.
Selain persoalan fasum-fasos, masyarakat turut menyampaikan aspirasi terkait akses beasiswa dan lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang tidak berfungsi. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan untuk ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan perangkat daerah terkait.
Reses sesi kedua ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung sekaligus memperoleh penjelasan mengenai proses pengusulan dan pelaksanaan program pemerintah. Suryadi menekankan bahwa penyerapan aspirasi perlu disertai pengawalan agar kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada tahap pembahasan, tetapi dapat diwujudkan dalam pembangunan daerah.
(/*rozi)
