 |
| Surat edaran terbaru Univerautas Waskita Dharma |
Fokushariini | Polemik mengenai biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak Universitas Waskita Dharma Tahun 2026 masih menjadi perhatian mahasiswa. Setelah menuai kritik karena surat edaran sebelumnya tidak mencantumkan nominal biaya, pihak kampus menerbitkan surat edaran terbaru yang menetapkan biaya pendukung KKN sebesar Rp1.000.000 untuk setiap mahasiswa.
Langkah kampus mencantumkan nominal biaya tersebut dinilai sebagai bentuk respons terhadap masukan mahasiswa. Namun, kebijakan itu justru memunculkan pertanyaan baru mengenai transparansi penggunaan dana yang akan dibayarkan peserta KKN.
Sejumlah mahasiswa menilai bahwa penyebutan nominal biaya belum cukup memenuhi prinsip keterbukaan informasi. Mereka berharap pihak universitas turut menjelaskan rincian alokasi penggunaan dana agar mahasiswa memahami dasar penetapan biaya tersebut.
"Mahasiswa tidak hanya ingin mengetahui berapa yang harus dibayar, tetapi juga untuk apa dana itu digunakan. Transparansi anggaran menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan," ujar salah seorang mahasiswa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut mahasiswa tersebut, hingga kini surat edaran terbaru masih belum memuat rincian penggunaan biaya pendukung KKN. Kondisi itu dinilai memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan peserta yang akan mengikuti program pengabdian kepada masyarakat tersebut.
Ia menilai transparansi semestinya tidak berhenti pada pencantuman angka Rp1.000.000, tetapi juga disertai penjelasan mengenai peruntukan setiap komponen anggaran yang dibebankan kepada mahasiswa.
"Transparansi tidak berhenti pada angka Rp1.000.000. Transparansi justru dimulai ketika kampus mampu menjelaskan untuk apa setiap rupiah itu digunakan. Tanpa penjelasan tersebut, wajar apabila mahasiswa mempertanyakan dasar penetapan biaya pendukung KKN," katanya.
Mahasiswa tersebut juga menyoroti besarnya akumulasi dana yang dihimpun dari setiap kelompok KKN. Dengan asumsi satu kelompok terdiri atas 10 mahasiswa, maka total dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp10 juta.
Menurutnya, besarnya nominal tersebut semakin memperkuat alasan perlunya penjelasan yang rinci mengenai alokasi anggaran. Keterbukaan dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kesalahpahaman di kalangan mahasiswa.
Sebagai institusi pendidikan tinggi, universitas dinilai memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam setiap kebijakan, termasuk pengelolaan biaya program KKN. Penyampaian rincian penggunaan anggaran diharapkan dapat memperkuat kepercayaan mahasiswa sekaligus menciptakan komunikasi yang lebih terbuka antara kampus dan sivitas akademika.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak Universitas Waskita Dharma mengenai rincian penggunaan biaya pendukung KKN sebesar Rp1.000.000 per mahasiswa sebagaimana dipertanyakan oleh sejumlah mahasiswa.
(*/red)
